Komisi V Soroti Penanganan Bencana di Sumatera Barat

20-04-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bertukar cinderamata usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Padang, Sumbar, Senin (18/4/2022). Foto: Hanum/Man

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka ingin melihat secara langsung penanganan pasca bencana yang terjadi di beberapa kabupaten di Sumbar. 

 

"Kita kunjungan ke Padang ini ingin melihat bagaimana tindaklanjut daripada penanganan bencana alam yang menjadi tanggung jawab dari Mitra Komisi V DPR RI di Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Kementerian PUPR, Basarnas, dan BMKG,” jelas Andi Iwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Padang, Sumbar, Senin (18/4/2022). 

 

Diketahui, Sumbar adalah salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terjadi gempa bumi. Menurut keterangan BMKG, setidaknya 9 gempa dengan parameter cukup besar pernah terjadi di Sumbar. “Dalam hal ini, kita melihat sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh mitra Komisi V di Sumatera Barat. Karena itu kita saling mendorong agar penanganan bencana alam tersebut bisa lebih maksimal," tutur Andi Iwan. 

 

Namun Andi Iwan juga menyebutkan terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan diskresi pemerintah pusat dalam hal ini yakni Kementerian PUPR. "Nah tentunya kita juga akan dukung sepenuhnya, karena kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten Kota Sumatera Barat sangat tidak memadai dengan adanya pandemi Covid19 ini,” kata politisi Partai Gerindra itu.

 

Meskipun demikian, politisi daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada Kunjungan Kerja Reses ini, melalui fungsi anggaran, Komisi V DPR RI akan mendukung sepenuhnya dan tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. (hnm/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...